Jenis-Jenis Pajak Bisnis Online yang Wajib Anda Pantau

  • 17 Jun 2020
  • Krisna Arya
  • 540

Jenis-Jenis Pajak Bisnis Online yang Wajib Anda Pantau

Picture by Vecteezy

Seperti yang sudah Anda ketahui, bisnis online bergerak dengan menggunakan internet sebagai penopang utama. Karena mendapatkan keuntungan atau laba dari aktivitasnya, pengusaha online juga termasuk sebagai wajib pajak yang berkewajiban melaporkan dan membayar pajak pendapatan pada pihak-pihak terkait dan negara.

Maka dari itu, sebagai pelaku bsinis juga wajib mengetahui jenis-jenis pajak bisnis online yang akan Anda temui dalam menjalankan bisnis online. Berikut, simak ulasannya.

1. Pajak Pertambahan Nilai atau (PPN)

Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan wajib pajak pribadi atau end user. PKP sendiri ialah pengusaha atau badan yang memiliki omzet di atas Rp4,8 Miliar per tahun.

Secara sederhana, PPN adalah pajak yang berkaitan dengan setiap aktivitas transaksi dari wajib pajak pribadi, badan, dan pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan aturan tersebut sejak 1 Januari 2014. Lalu, PKP wajib memungut PPN sebesar 10% atas setiap transaksi dan menyetorkannya ke kas negara setiap tahunnya. Setelah seorang pengusaha atau pelaku bisnis online sudah membayar PPN 10% dari aktivitas konsumsi atau pembelian barang dari pemasok (supplier) atau distributor, pengusaha tersebut berhak memperoleh bukti pungutan pajak atau faktur pajak, dari pemasok atau distributor tsb. Jika pembelian dilakukan secara online, maka pengusaha bisa juga mendapatkan e-faktur dari distributor.

Faktur pajak ini sebaiknya dilampirkan agar terjadi transparansi dan tehindar dari hukuman karena diduga melakukan penggelapan pajak. Selain itu, pengusaha juga bisa memanfaatkan ini sebagai sebuah faktor pengurangan pajak pada saat akan membayar PPN atas penjualan barang kepada pihak end user.

Selanjutnya, faktur pajak yang bisa diterbitkan oleh pelaku bisnis online saat bertransaksi dengan end user, dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, dan struk cash register karena bisnis online juga termasuk ke dalam pedagang eceran.

Cara menghitung PPN adalah dengan menggunakan rumus tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 10% x DPP.

Contoh:

PT X sebagai online shop membeli handphone dari pemasok PT Y sebesar Rp10.000.000,-. Maka, PPN terutang yang perlu disetorkan adalah:

PPN terutang: 10% x Rp10.000.000 = Rp1.000.000

Jadi, PPN Rp 1.000.000 menjadi pajak keluaran yang dipungut PT. Y dari PT X, yang mana akan disetorkan ke negara oleh PT Y.

PT X selanjutnya menjual handphone tersebut kepada end user dengan harga Rp11.000.000,- . Maka dengan menggunakan rumus di atas, PT X harus memungut PPN dari end user Rp1.100.000,-

Ketika PT X menyetor PPN, ia dapat melampirkan faktur pajak dari PT Y yang menyatakan bahwa ia telah membayar pajak Rp1.000.000,- sehingga sisa PPN yang harus ia setor atas barang yang ia jual ialah Rp1.100.000,- dikurangi Rp1.000.000 yaitu Rp100.000,-.

Namun kenyataanya, banyak pemasok atau distributor yang tidak menyertakan faktur pajak untuk online shop. Ini terjadi karena banyak kejadian timpang yang terjadi, seperti pelaku bisnis online yang tidak memberikan identitas termasuk NPWP atau mereka yang ternyata tidak memiliki perusahaan.

Melihat masalah ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah mewajibkan distributor untuk menerbitkan faktur pajak atau e-faktur ketika melakukan transaksi dengan pengusaha e-commerce atau online shop. Dan bagi para pelaku bisnis online juga diwajibkan menyertakan NPWP bagi yang memiliki NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi yang tidak memiliki NPWP. Peraturan ini telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2018 lalu.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan kepada setiap orang pribadi atau badan atas penghasilan atau omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak ini juga disebut pajak subjektif karena sifatnya yang melekat pada subjeknya.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk pelaku bisnis online, selama ini telah dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet mereka, seperti yang tertera pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, demi mengembangkan bisnis e-commerce atau online shop di Indonesia, Pemerintah telah memberikan dukungan dengan menurunkan PPh finalnya menjadi 0,5% bagi UMKM.

Perhatikan contoh di bawah.

Contoh:

Bisnis Online Anda memiliki omzet Rp 20.000.000,- per bulan maka PPh yang wajib Anda bayarkan dengan PPh final 0,5% adalah Rp20.000.000,- x 0,5% = Rp 100.000,-.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam perhitungan PPh final bisnis online ini adalah self assessment, yang mana membiarkan pelaku usaha sendirilah yang menyatakan jumlah peredaran kotor atau omzet selama satu bulan dan nantinya akan digunakan untuk menghitung PPh Final yang harus dibayar setiap bulannya.

Adapun prosedur yang harus dijalankan dalam membayar PPh ini cukup mudah, yakni Anda hanya perlu membayar serta menyertakan form SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi di bank. Selain itu, Anda juga bisa membayar via e-banking dan ATM.

Yang perlu diperhatikan ialah sebaiknya Anda selalu menyimpan form SSP yang telah dikembalikan dan bukti transfer jika melakukan pembayaran lewat e-banking dan ATM sebagai bukti pembayaran yang akan ikut diserahkan pada saat penyerahan SPT tahunan nanti.

Dari beberapa penjelasan dan contoh di atas, Anda tentu bisa mengenali beberapa perbedaan dari PPN dan PPh pada bisnis online:

a. Dilihat dari objek pengenaan pajak, PPN mengarah pada setiap proses produksi ataupun distribusi objek pajak, sedangkan PPh mengarah pada penghasilan setiap wajib pajak.

b. PPN dikenakan hanya kepada konsumen akhir objek pajak (bukan produsen), sedangkan PPh dikenakan pada setiap wajib pajak.

c. Tarif potongan untuk PPN sebesar 10%, sedangkan PPh sebsar 0.5%.

Nah, begitulah penjelasan singkat mengenai jenis-jenis pajak bisnis online yang Anda temukan sebagai pelaku bisnis online. Selanjutnya, kewajiban utama Anda sebagai wajib pajak ialah hanya membayar pajak tepat pada waktunya agar bisnis Anda dapat terhindar dari masalah di kemudian hari.


Leave a Reply